.
Thursday, December 12, 2024

DPKPCK Kabupaten Malang

Selesaikan Bedah Rumah BSPS, Usulkan Seribu Rumah Tahun 2023

Berita Lainnya

Berita Terbaru

MALANG POSCO MEDIA, MALANG- Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, Dr. Ir. Budiar, M.Si melakukan peninjauan lapangan untuk melihat penyelesaian program bedah rumah di Desa Ngabab, Kecamatan Pujon, Kamis (17/11). “Ya, kami melihat hasilnya betul – betul membantu masyarakat agar tempat tinggalnya lebih layak,” katanya.

Dia menjelaskan, setiap tahun, Kabupaten Malang mendapat bantuan bedah rumah dari Kementerian PUPR, terutama diperuntukkan masyarakat yang masuk kriteria program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE). “Pengajuan Tahun 2021 yang disetujui untuk program itu berjumlah 589 rumah di sembilan kecamatan, Dan dikerjakan Tahun 2022 ini selama dua bulan,” ungkapnya.  

Mantan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang itu, berharap tahun 2023, Kementerian PUPR menyetujui pengajuan bedah rumah 1.000 unit. Menurutnya, masih banyak rumah yang belum layak karena taraf hidup pemiliknya yang rendah. “Ini termasuk prioritas Pemkab Malang, menurunkan angka kemiskinan, salah satunya dengan bedah rumah,” tegasnya.

Dia menerangkan, anggaran yang digunakan untuk bedah rumah, sejumlah Rp 20 juta per unit. “Tahun ini ada peningkatan. Sebelumnya masih Rp 15 juta per rumah. Semoga tahun depan bisa naik Rp 25 juta per rumah. Kami berharap, swadaya dan peran gotong royong juga ditingkatkan di masyarakat termasuk dengan pemerintah desanya,” lanjut mantan Kabag Umum Pemkab Malang itu.

Budiar juga menyempatkan berkeliling di Desa Ngabab, Pujon dan menemui beberapa penerima bantuan bedah rumah. “Bagaimana? Jadi bagus rumahnya ya? Senang nggak,” tanyanya kepada Susanti, salah satu anak dan Hari Santoso, penerima bantuan lainnya. Pertanyaan ini pun disambut sangat baik. “Terima kasih pak Bupati dan PUPR,” kata mereka.

Kaur Pemerintahan Desa Ngabab, Pujon, Hamam Royani berharap kerjasama bedah rumah tetap berlanjut untuk warganya yang lain. “Sebab masih banyak yang kurang layak huni. Ketika sebagian sudah ada yang dibangun, ada RT dan RW meminta kepada Pemdes untuk menyampaikan ke Kementerian PUPR dan Pemkab Malang agar rumah yang masih berdinding bambu dan berlantai tanah, diikutkan program serupa,” terangnya. (mar/adv)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img