MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU- Eksekutif dan legislatif menggelar Rapat Paripurna DPRD dalam rangka persetujuan bersama Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023 di DPRD Kota Batu, Senin (25/9) kemarin.
Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai mengatakan bahwa dalam P-APBD 2023 untuk Pendapatan Daerah diproyeksikan berubah menjadi Rp. 1.049.564.679.856 dari APBD Murni sebesar Rp 1.008.633.163.055 atau naik sebesar Rp. 40.931.516.8011.
Terhadap perubahan kebijakan belanja daerah tersebut, berdampak pada Belanja Daerah yang diproyeksikan berubah menjadi Rp 1.302.860.111.616 atau naik sebesar Rp. 191.026.803.643 dari target APBD Murni sebesar Rp.1.111.833.347.973.
“Prioritas alokasi kenaikan belanja tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanja yang sifatnyawajib dan mengikat seperti belanja gaji dan belanja rutin operasional. Kemudian untuk memenuhi kewajiban dan hutang daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK tahun 2022 dan tahunsebelumnya,” ujar Aries.
Selain itu juga untuk pemenuhan belanja mandatory, yakni meliputi alokasi fungsi pendidikan sebesar 20,2 persen dari total belanja daerah, alokasi fungsi kesehatan sebesar 14,87 persen daritotal belanja daerah setelah dikurangi belanja gaji.
“Kemudian untuk alokasi belanja infrastruktur sesuai ketentuan pemerintah daerah yakni pelayanan publik sebesar 40 persen. Secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun. Dalam Raperda P-APBD Tahun 2023 belanja infrastruktur pelayanan publik diluar belanja transfer kepada desa sebesar 28,52 persen,” bebernya.
Sedangkan untuk peningkatan SDM sebesar 0,16 persen dari total belanja daerah, alokasi anggaran pengawasan atau penguatan APIP sebesar 0,75 persen dari total belanja daerah dan diatas Rp 10 miliar. “Kami juga tambahkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintahdesa sebesar 12 persen dari total dana transfer umum (DTU) setelah dikurangi DBHCHT. Dengan keterangan 2 persen untuk mengatasi pengolahan sampah di tingkat desa,” paparnya.
Selanjutnya untuk belanja pegawai dialokasikan paling tinggi sebesar 30 persen dari total belanja daerah diluar tunjangan profesi guru (TPG) dan tambahan penghasilan (Tamsil) bagi guru. Dalam Raperda P-APBD Tahun 2023 belanja pegawai sebesar 27,75 persen.
Adapun anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pencapaian target pembangunandaerah sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Batu Tahun 2023-2026 dan penyelesaian permasalahan aktual di masyarakat dengan tetap memperhatikan skala prioritas. Dengan total 57 program dalam P-APBD yang terbagi di seluruh SKPD.
“Pertama di Bidang Pendidikan Rp 10 miliar untuk beasiswa pelajar berprestasi, kurangmampu dan korban Covid-l9. Kemudian meningkatan alokasi BOSDA termasuk untukmengakomodir pelajar SMPN 7 Kota Batu. Kenaikan Insentif Guru Tidak tetap (GTT)dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah,” urainya.
Selanjutnya di Bidang Kesehatan dialokasikan tambahan hampir Rp 15 miliar yang dipergunakan untuk penanganan strategis penurunan angka stunting, pembayaran JKN-PBID, pengadaan peralatan medis dan operasionalisasi PSC. “Di Bidang Ketenagakerjaan dialokasikan tambahan hampir Rp 4 Miliar yang dipergunakan untuk penyebarluasan informasi pasar kerja (Job Fair), pelatihan kerja bagi para pencari kerja sampai bersertifikat, BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, Bidang UMKM,” tambahnya.
Pihaknya juga memasukkan alokasi tambahan Rp 1,5 miliar dipergunakan untuk pembinaan dan pendampingan kepada para pelaku usaha dengan kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM bagi UMKM yang dilakukan melalui PLUT. Dengan tujuan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Kota Batu. Serta berbagai OPD lainnya,” tandas Aries. (eri/udi)
