MALANG POSCO MEDIA, MALANG- KPU Kabupaten Malang mulai melakukan seleksi bank untuk menyalurkan dana hibah dari Pemkab Malang untuk penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Malang tahun 2024. KPU Kabupaten Malang mendapatkan anggaran Rp 101,094 miliar untuk Pilkada 2024 mendatang.
Jumlah tersebut sesuai dengan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani Bupati Malang, HM Sanusi dan Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suhartini, Jumat (10/11) lalu. “Ya, kami sedang melakukan seleksi bank karena ada aturan untuk penyaluran dana hibah itu,” terang Anis, sapaan akrabnya.
Dikatakan dia, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi bank untuk dana hibah terkait penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Malang. Pertama adalah keamanan bank, kedua terkait dengan jaminan distribusi. “Selain keamanan, jaminan distribusi ini juga menjadi prioritas,” ujarnya kepada Malang Posco Media.
Dia menjelaskan jaminan distribusi ini, terkait layanan ditribusi anggaran sampai ke tingkat bawah, termasuk penyaluran gaji petugas TPS. Disebutkan Anis, jika sesuai skema yang sudah dibuat, jumlah TPS di Kabupaten Malang untuk Pilkada tahun 2024 sebanyak 4.142 TPS. Masing-masing TPS memiliki sembilan petugas.
“Total petugas di seluruh TPS sebanyak 37.278 orang. Gaji petugas ini disalurkan melalui transfer ke rekening masing-masing. Disinilah kami butuh jaminan bank, apakah mereka dapat menyalurkan sampai tingkat bawah,” ujarnya. Terlebih saat H-7 pelaksanaan Pilkada nanti, akan banyak dana yang harus dicairkan ke TPS secara tunai untuk operasional.
“Jaminan inilah yang kami butuhkan. Sehingga saatnya nanti semua berjalan lancar tanpa ada kendala,” ungkap alumnus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini. Terkait dengan seleksi yang dilakukan, Anis mengatakan sudah dimulai sejak awal November 2023 lalu. Ada 11 bank yang diundang KPU Kabupaten Malang untuk melakukan presentasi.
Namun dari 11 bank, hanya tujuh yang hadir melakukan presentasi terkait layanan prima. Tujuh bank ini yakni BTN Malang, Bank Jatim Kepanjen, Bank BNI Universitas Brawijaya, Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia (BSI), BRI Kepanjen dan Bank Mandiri Kepanjen. “Saat ini sedang kami pelajari untuk memilih satu bank yang memenuhi kriteria,” katanya.
Anis mengatakan, terkait dana hibah untuk Pilkada tahun 2024 Kabupaten Malang akan dicairkan dua kali. Dengan skema 40 – 60. Yakni 40 persen pencairan pertama ini disalurkan setelah 14 hari NPHD ditandatangani. “Karena itu, kami harus segera menyelesaikan seleksi, sehingga penyaluran dana hibah tidak ada kendala,’ tandasnya. (ira/mar)
