MALANG POSCO MEDIA, KOTA MALANG – Dalam sepekan terakhir, banner bergambar Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat banyak dijumpai di beberapa sudut Kota Malang. Banner ini mendadak viral karena terkesan bernuansa politik. Sebab, Wahyu Hidayat memang dikabarkan akan maju dalam kontestasi Pilkada Kota Malang 2024 dan digadang-gadang ikut berebut kursi Wali Kota Malang.
Hal tersebut mendapat sejumlah sorotan dari berbagai pihak. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memastikan tidak ada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang digunakan pada pemasangan baner Wahyu Hidayat yang viral tersebut.
Pada banner itu, terdapat foto Wahyu Hidayat mengenakan kaos polo berwarna merah. Di beberapa bagian banner, juga terdapat tulisan tagline HUT Kota Malang ‘Berselaras Menuju Kota Malang Berkelas’. Selain itu terdapat dua logo yang tercantum dalam banner. Yakni logo HUT ke-110 Kota Malang dan logo berupa julukan Wahyu Hidayat sebagai ‘Pak Mbois’.
Saat dikonfirmasi, Wahyu Hidayat mengatakan telah mengetahui adanya banner bergambar dirinya tersebar di beberapa sudut kota. Namun dirinya memastikan pemasangan banner itu bukan dari APBD atau bahkan dari kantong pribadinya.
“Banner juga bukan dari APBD, saya juga tidak tahu itu bannernya yang memasang siapa. Tapi karena saya melihat karena banyaknya yang mendukung terkait program pemerintah. Dari kantong pribadi juga tidak,” tutur Wahyu.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Erik Setyo Santoso juga mengatakan hal senada. Erik menjelaskan Pemkot Malang tidak mengalokasikan anggaran untuk pemasangan banner bergambar Pj Wali Kota Malang yang banyak menjadi perbincangan saat ini
“Tidak ada di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran,red) untuk kegiatan seperti itu (banner Wahyu Hidayat, red),” jelas Erik, Jumat (5/7/2024)
Ia kemudian mencontohkan, diantaranya adalah saat momen HUT ke-110 Kota Malang pada April 2024 lalu. Selain iklan layanan masyarakat yang dialokasikan resmi oleh Pemkot Malang, juga banyak kelompok masyarakat, pengusaha dan berbagai elemen yang turut memberikan dukungan beragam program Pemkot Malang.
“Jadi ada iklan layanan masyarakat yang dilakukan pemkot. Ada pula iklan layanan masyarakat yang diberikan warga masyarakat,” tambahnya.
Erik memastikan, kemunculan banner Wahyu Hidayat tersebut bukan program Pemkot Malang dan tidak menggunakan biaya dari APBD.Terlebih, penganggaran suatu kegiatan pemerintahan harus melalui tahapan yang panjang dan tidak bisa asal mengucurkan dana.
“Mungkin banner Pak Pj Wali Kota yang beredar saat ini merupakan iklan layanan masyarakat yang diberikan oleh warga atau kelompok masyarakat. Yang terpenting bukan dari APBD,” jelas Erik.
Selain memastikan tidak tercantum dalam APBD, ia menilai banner tersebut tak ada unsur komersial sama sekali. Sehingga, dirinya meyakini bahwa pemasangan banner itu murni dari masyarakat. Dan tudingan penggunaan APBD dalam banner itu adalah tidak tepat.
“Masyarakat Kota Malang sebenarnya sudah sangat teredukasi, dan paham. Makanya banyak sekali kelompok masyarakat dari aspek filantropi, memberikan dukungan terhadap iklan layanan masyarakat dengan beragam bentuknya. Baik sosial, pendidikan,” tutup Erik.(fir/red/nug)
