MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Realisasi belanja Barang dan Jasa (Barjas) dalam APBD Kota Batu tahun 2024 per 10 Juli terbilang kurang maksimal. Tercatat realisasi Barjas dari target Rp 439,1 miliar masih terealisasi Rp 129,8 miliar atau 29,57 persen.
Rendahnya serapan Barjas tersebut mendapat sorotan dari Wakil Ketua I DPRD Kota Batu Nurochman. Atas realisasi tersebut pihaknya bakal memberi peringatan eksekutif agar segera memaksimalkan belanja Barjas.
“Dengan realiasi belanja yang masih 29,57 persen memasuki triwulan III ini tentu menjadi perhatian DPRD. Apalagi belanja Barjas belum mencapai 50 persen. Ini artinya perencanaan yang dilakukan eksekutif tidak matang,” ujar Nurochman kepada Malang Posco Media, Rabu (17/7) kemarin.
Menurut Cak Nur, sapaan akrabnya bahwa sudah seharusnya di triwulan III ini program-program Pemerintah Kota Batu sudah jalan. Setidaknya realisasi Barjas sudah di atas 50 persen. “Ketika belanja Barjas masih rendah akan berdampak pada pembahasan Perubahan APBD 2024 (PAK, red). Karena nantinya belanja Barjas akan menumpuk di akhir triwulan III,” bebernya.
Untuk itu Ketua DPC PKB Kota Batu ini meminta setiap Komisi di DPRD segera melakukan audiensi dengan eksekutif atau masing-masing OPD yang membidangi. Tujuannya untuk mengetahui kendala apa yang dialami OPD yang membuat belanja Barjas masih di bawah 50 persen.
“Tugas kami salah satunya adalah pengawasan. Untuk itu agar serapan maksimal kami segera minta masing-masing komisi untuk memanggil OPD, khususnya yang serapannya rendah. Dengan memanggil OPD setidaknya DPRD tahu apa kendala dari program yang belum berjalan dan dicarikan solusi bersama,” tegasnya.
Sementara itu dari data yang dimiliki Malang Posco Media, untuk realiasi OPD hingga 21 Juni 2024 terendah adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari target Rp 72,5 miliar masih terealisasi Rp 4,3 miliar atau 6,04 persen. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari target Rp Rp 78,3 milar terealisasi Rp 8,5 miliar atau 10,91 persen.
Sedangkan untuk serapan tertinggi adalah Sekretariat Daerah dari Rp 30,7 miliar terealisasi Rp 14,2 miliar atau 46,44 persen. Disusul Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dari Rp 5 miliar terealisasi Rp 1,8 miliar atau 36,35 persen.
Disampaikan oleh Sekda Kota Batu Zadim Effisiensi bahwa adanya serapan OPD rendah seperti DPUPR dan DPKP (Perumahan) dikarenakan banyak program untuk belanja fisik seperti gedung, bangunan, jalan hingga irigasi.
“Saat ini sudah banyak program di dua dinas tersebut yang sudah berjalan seperti pembangunan trotoar di beberapa titik jalan protokol. Sedangkan sisanya masih dalam proses lelang. Kami perkirakan mulai merealisasi programnya di triwulan III berjalan,” terangnya.
Kemudian untuk pembahasan PAK nantinya, Timgar bakal mengusulkan dan mengakomodir program, baik dari OPD dan pokir DPRD yang memang sangat mendesak. Serta program yang sangat dibutuhkan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.(eri/lim)
