Malang Posco Media, JAKARTA – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa merupakan satu satunya kepala daerah yang menerima Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) langsung dari Presiden RI Joko Widodo.
Data P3KE diserahkan langsung Presiden Joko Widodo pada Gubernur Khofifah saat kegiatan pengarahan dari Presiden RI kepada seluruh Pimpinan Kementerian dan Lembaga, Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten Kota se-Indonesia di Jakarta Convention Center Jakarta, Kamis (29/9) siang.
Dengan diterimanya Data P3KE, Gubernur Khofifah menyatakan komitmennya untuk siap tancap gas memberantas kemiskinan ekstrem di Jawa Timur. Sehingga turut mewujudkan target Presiden yaitu nol kemiskinan ekstrem di tahun 2024.
“Setelah menerima data P3KE dari Presiden Jokowi, yang merupakan data dengan nama dan alamat penduduk untuk sasaran intervensi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, maka saya nyatakan kami Jawa Timur siap untuk tancap gas,” tegas Gubernur Khofifah.
Dikatakannya, saat ini, di Jatim ada sebanyak 25 kabupaten kota yang menjadi daerah percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Jatim. Di 25 daerah ini digelontor berbagai program penyejahteraan dan pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa meningkat kesejahteraannya.
Berbagai program perlindungan sosial telah disalurkan Pemprov Jarim dalam upaya memberikan penguatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti bantuan usaha kelompok usaha bersama (Kube) dan untuk program wanita rawan sosial ekonomi (WRSE)
Selain itu juga melalui program zakat produktif yang menggandeng Baznas Jatim dan BUMD, lalu program asistensi sosial Penyandaang Disabilitas (ASPD) yang sesungguhnya telah rutin diberikan dan masih banyak program lainnya.
“Alhamdulillah, berdasarkan data BPS, tercatat sebagai provinsi dengan penurunan tertinggi angka kemiskinan secara nasional. Setelah sebelumnya, penurunan kemiskinan di Jatim mencapai 313.130 jiwa. Pada periode Maret 2021 – Maret 2022, penurunan angka kemiskinan mencapai 391.400 jiwa. Tertinggi nasional,” tegasnya.
Presiden RI Joko Widodo meminta agar semua pihak bekerja konkret dan detail. Ia juga mengajak semua pihak baik kementerian lembaga, pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota, serta BUMN untuk secara bergotong royong bersama-sama menghadapi inflasi seperti bagaimana saat menangani Pandemi Covid-19.
“Kita harus kompak, harus bersatu, dari pusat, provinsi kabupaten kota sampai ke bawah, begitu juga dengan kementerian lembaga seperti saat menghadapi Covid-19. Di Indonesia fiskal dan moneter harus berjalan berseiring,” pintah Presiden Joko Widodo. (has)
