Malang Posco Media, Malang – Laju konvergensi pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum seperti yang diharapkan. Konvergensi terjadi tapi lambat laju pertumbuhannya. Dibandingkan dengan negara lain, seperti Vietnam dan Jepang misalnya, income terendah dan yang tertinggi bandingannya 1,6 jika di Jepang, di Vietnam 4,6. Sedangkan di Indonesia 7,1 yang sebelumnya 7,8.
Menurut Staf Khusus Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal-RegionalMenteri Keuangan RI , Prof. Candra Fajri Ananda, S.E, M.Sc, Ph.D, hal itu terjadi karena Indonesia di awal kepemimpinan Jokowi pemimpin Indonesia terjadi defisit infrastruktur, baik jalan tol dan fasilitas ekonomi lainnya. Untuk mengejar ketertinggalan itu, setiap tahunnya Pembangunan infrastruktur digelontor anggaran sekitar Rp 600 triliun.
“Karena itu Pembangunan infrastruktur terus digenjot setiap tahunnya untuk mengejar ketertinggalan insfrastruktur kita. Di sektor swasta juga masih kurang, begitu juga dengan cukai yang berkutat pada industry hasil tembakau sedangkan barang kena cukainya masih kurang,” kata Prof Candra dalam Press Conference ALCo (Asset Liabilities Comitee) Regional Jawa Timur Realisasi sampai dengan 31 Agustus 2024 di Gedung RCE Center KPPN Malang, Jumat (27/9).
Meski demikian guru besar Universitas Brawijaya itu masih optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan dapat meningkat. Apalagi di pemerintahan baru yang akan dating sudah menyiapkan perubahan di Kementerian Keuangan. Karena itu perlu formulasi baru dan inovasi pembiayaan yang besar. Karena saat ini, kalau melihat dunia industri juga tidak sedang baik-baiknya.
“Kalau lima tahun yang akan datang tidak ada reformasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita akan tetap di angka 5. Padahal di 2045 kita harusnya sudah diangka di atas 6 pertumbuhan ekonominya,” ungkapnya.
Di Jatim untuk menggerakan pertumbuhan ekonomi saat ini, belanja pemerintah daerah saat ini harus terus di maksimalkan. Kalau saja anggaran daerah bisa diserap sesuai dengan perencanaanya akan sangat bagus untuk pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih 4,98. Karena biasanya di akhir tahun masih banyak anggaran sisa yang masuk dalam SILPA.
“Saat ini kita bekerja seperti orang kena masuk angin, bisa bekerja tapi tidak maksimal. Ekomomi bergerak tapi tidak seperti yang diharapkan,” terangnya.
Selain Prof Candra, dalam acara itu juga hadir, Sigit Danang Joyo Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Timur, Didyk Choiroel Kepala Kantor Wilayah DJPb Jawa Timur, Dudung Rudi H Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur, Untung Basuki Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I dan Agus Sudarmadi Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II. Semuanya memaparkan progress implementasi kebijakan fiscal regional Jawa Timur. Melalui kegiatan itu harapannya dapat menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Keuangan Jawa Timur dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung kemajuan perekonomian di Jawa Timur. (aim)
