MALANG POSCO MEDIA- Pengusutan kasus dugaan korupsi program vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kabupaten Malang berlanjut. Satreskrim Polres Malang segera melakukan pemeriksaan lanjutan.
Dalam waktu dekat, polisi memanggil bendahara pengeluaran program vaksinasi PMK. Dikatakan Kasat Reskrim Polres Malang AKP Wahyu Rizki Saputro, pihaknya masih terus melakukan pengembangan pemeriksaan para saksi untuk membongkar dugaan kasus yang terjadi Juni 2022 lalu itu.
Di sisi lain, Pemkab Malang menyatakan bakal menghormati proses hukum yang dilakukan.
“Renacana kami mengirim undangan permintaan keterangan dan klarifikasi terhadap bendahara pengeluaran (vaksinasi),” kata AKP Wahyu Rizki Saputro, saat dikonfirmasi Malang Posco Media, Selasa (10/10) kemarin.
Namun dia belum memastikan waktu pemeriksaan. Termasuk mengenai alat bukti yang tengah dikumpulkan.
“Kami masih melakukan pendalaman untuk kasus ini, langkah selanjutnya menunggu hasil pemeriksaan berikutnya,” ringkasnya.
Untuk diketahui vaksinasi PMK merupakan program Kementerian Pertanian saat penyakit hewan ternak tersebut mewabah pada tahun 2022 lalu.
Menurut catatan Malang Posco Media, penyalurannya dilakukan bertahap dengan sasaran sekitar 57.500 dosis pada Juni tahun lalu. Sementara itu, anggaran Pemkab Malang yang dialokasikan untuk membantu penanganan PMK sebesar Rp 1,5 miliar.Anggaran tersebut bersumber dari belanja tidak terduga (BTT).
Perencanaan anggaran hingga pendataan yang tidak akurat sempat disorot sejumlah pihak. Di antaranya DPRD Kabupaten Malang dan koperasi susu yang membawahi para peternak. Anggaran dinilai kurang sesuai perhitungan dengan kebutuhan yang diperkirakan dewan sekitar Rp 3 miliar.
Lebih dari 800 ekor sapi mati akibat dampak PMK. Pemerintah pusat memberikan bantuan kepada petani gurem atau peternak skala kecil yang terdampak sapi mati dengan ganti rugi Rp 10 juta per ekor.
Sebelumnya, Bupati Malang HM Sanusi mengaku akan mengambil langkah tegas jika terbukti ada korupsi. Pihaknya belum mendapat laporan dari yang bersangkutan. Namun akan segera memanggil dan melakukan klarifikasi.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Eko Wahyu Widodo hingga kemarin belum bisa ditemui Malang Posco Media. Ketika didatangi di kantornya, beberapa staf menyebut kepala dinas sejak Senin (9/10) lalu tidak datang ke kantor. Sejumlah staf juga menyatakan tak tahu menahu mengenai kasus tersebut.
Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp dilakukan. Namun hingga berita ini ditulis, Eko hanya membaca pesan tanpa membalas dan tidak menjawab panggilan telepon. (tyo/van)
