MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Kemajuan teknologi informasi yang tak terbentuk harus segera diikuti pelayanan di pemerintah daerah. Termasuk di tingkat desa/kelurahan untuk bisa memanfaatkan teknologi dalam mempersingkat atau memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Di Kota Batu sendiri, belum sepenuhnya Pemerintah Desa/Kelurahan memanfaatkan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batu mengusung program Digitalisasi Desa untuk mewujudkan Smart Village.
“Untuk mewujudkan Smart Village kami telah mengajukan rencana proyek strategis daerah berupa Digitalisasi Desa. Dimana digitalisasi desa sangat berguna dan bermanfaat untuk memajukan perekonomian daerah. Disini Diskominfo membantu dan mendampingi pemerintah desa untuk mengembangkan digitalisasi di pedesaan,” ujar Kepala Diskominfo Kota Batu, Onny Ardianto Kepada Malang Posco Media.
Lebih lanjut, dengan adanya terobosan teknologi digital di desa kedepan akan membantu mempercepat layanan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah desa. Selain itu, penerapan sistem digital juga diyakini mampu menumbuhkan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan mengangkat potensi wisata yang ada di desa.
“Selain itu dengan penerapan sistem digital. Pemerintah Daerah juga akan lebih mudah penghimpunan data dari desa. Karena data sudah rapi dan terintegrasi. Ini memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Contoh untuk menyalurkan bantuan anggaran untuk BLT hingga data lainnya,” bebernya.
Dengan proyek digitalisasi desa kedepan juga akan sangat berguna untuk perekonomian daerah. Terutama di sektor pariwisata, utamanya untuk pengembangan desa wisata.
“Setelah desa wisata yang menerapkan smart village akan memberikan nilai lebih bagi pengunjungnya. Mulai dari informasi tentang desa wisata yang bisa diakses, hingga pemesanan tiket desa wisata melalui online,” terangnya.
Untuk Kota Batu sendiri sampai saat ini, diungkap Onny bahwa seluruhnya Pemerintahan Desa yang menggunakan sistem informasi administrasi pemerintah Desa.
Sistem layanan kependudukan yang sudah ada seperti di kecamatan Bumiaji belum terintegrasi dan terkoneksi dengan basis data terutama kependudukan dan pemerintahan dalam layanan umum/public, sehingga masih belum maksimal.
Menuju hal tersebut, Diskominfo akan berkoordinasi dan menyiapkan system administrasi Pemerintahan Desa dengn pengadaan software. Berkoordinasi dengan SKPD teknis lainnya yang terlibat dalam proses Bisnis pembuatan dan pengembangan system yaitu DispendukCapil dan DP3MPKB.
Serta diseminasi terkait system administrasi pemerintahan desa dengan seluruh Kecamatan, Desa dan Kelurahan se Kota Batu. Selanjutnya pengembangan system dengan penambahan fitur sesuai dengan kebutuhan desa/ kelurahan dan integrasi system dengan kementrian/provinsi dan lembaga lainnya.
“Implementasi system administrasi desa akan dimulai pada tahun 2023. Dengan kebutuhan biaya sekitar Rp 200 juta,” pungkasnya. (eri)
