MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Pesta demokrasi tahun 2024, turut andil membuat anggaran belanja daerah Kabupaten Malang bengkak. Diproyeksikan total keseluruhan mencapai Rp 250 miliar. Angka itu diperkirakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang.
Meski demikian, masih ada kemungkinan untuk efisiensi. “Ada yang jadi perhatian di tahun 2024 itu, terkait gelaran pesta demokrasi yang itu nanti menyerap anggaran cukup banyak. Ini akan menjadi pertimbangan skala prioritas anggaran program,” ucap Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto.
Dia mengatakan, anggaran daerah dalam hal ini APBD tidak mengambil posisi memilih dan memilah program. Melainkan apa yang menjadi kebutuhan utama akan diprioritaskan. Pilkada juga menjadi salah satunya. “Sama-sama harus kita lakukan,” sebutnya. Ditanya mengenai gambaran proyeksi anggaran untuk KPU dan Bawaslu, dirinya menyebut angka yang cukup tinggi.
Ia belum bisa menyebutkan porsi secara rinci. Akan tetapi pihaknya mengaku angka tersebut belum pasti dan kemungkinan bisa terjadi perubahan melihat kebutuhan pesta demokrasi itu sendiri. Di sisi lain, KPU Kabupaten Malang masih belum melakukan penyusunan rencana anggaran secara resmi.
Namun, KPU mulai membuat hitung-hitungan untuk proyeksi. Nilainya mencapai Rp 150 miliar. Angka itu mulai menjadi pembahasan di DPRD dan Pemkab Malang. Jumlah tersebut, merupakan jatah bagi Pilkada saja. Sebab, untuk pemilihan umum seperti presiden menjadi kewenangan KPU RI pusat.
“Untuk pemilihan Bupati dan Wakil, KPU belum melakukan pembahasan. Tetapi sudah inisiatif membuat draft hitungan sementara. Di mana masih mencantumkan penanganan Covid-19 juga lainnya,” ungkap Komisioner KPU Kabupaten Malang Marhaendra Pramudya Mahardika, kemarin.
Dia berujar, perkiraan anggaran tersebut tetap mengacu pada Pilkada sebelumnya yang menelan anggaran Rp 85 miliar. Pria yang disapa Dika itu menyebut jumlah anggaran yang dimaksud masih berpotensi untuk berubah dan berkurang. Dikatakan, mulai semester kedua 2023, akan dilakukan pembahasan lebih rinci.
“Nantinya ada yamg di-sharing dengan provinsi. Ada kepastian sendiri mana yang dicover provinsi. Pilkada sekitar 27 November di tahun yang sama,” jelasnya. Dirinya menjelaskan pembahasan makin mengerucut. Mengenai kapan akan dilakukan penetapan, setidaknya sekitar September 2024. (tyo/mar/mpm)
