MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Berbagai elemen masyarakat yang mengatasnamakan Aliasi Mahasiswa Malang dan Supporter menggelar aksi turun ke jalan di depan gedung DPRD Kota Malang. Ratusan massa aksi serba hitam ini, menuntut penolakan terhadap revisi UU TNI. Aksi sempat ricuh lemparan petasan, bom Molotov, dan merusak bangunan pos security. Kobaran api sempat terlihat di halaman depan Gedung DPRD Kota Malang, Minggu (23/3) tadi malam.
Massa aksi tampak mulai memadati jalanan sekitar pukul 16.10 dan mulai bernyanyi menyuarakan aspirasi mereka. Mereka menyuarakan aksi dengan membuat coretan di aspal jalan dengan kapur, ada juga di tembok dengan cat semprot.
Berbagai coretan berisi kritikan dan ungkapan perasaan, seperti ‘Galak Bgt Sama Rakyat’, ‘Jaga Barak Saja’, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, massa juga menghujani kantor DPRD Kota Malang dengan petasan dengan skala kecil hingga besar.
Massa juga yang geram, turut membakar simbol baju loreng. Aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang kemudian memanas dan berlangsung ricuh. Sejak pukul 18.00, massa aksi melakukan bakar ban, perusakan pos penjagaan hingga pelemparan molotov.
Massa yang mengamuk, mulai merusak dengan mencabut rambu dan merusak pos di area Gedung DPRD. Massa aksi yang memanas juga membakar pos, hingga melakukan penembakan petasan ke arah petugas siaga.
Pihak kepolisian tampak siaga, sekitar pukul 18.30 untuk mengurai massa dan hanya berselang beberapa menit, mulai memukul mundur massa aksi yang masih ada di lokasi. Aksi bentrok antara aparat dan massa aksi, sempat terjadi.
Massa sempat mundur ke Jalan Kahuripan, Jalan Kertanegara dan Jalan Majapahit. Beberapa massa aksi yang diduga sebagai provokator aksi juga diamankan petugas. Sementara, ada beberapa aparat yang harus dievakuasi karena terluka. Total ada enam polisi dan satu dari TNI yang harus mendapatkan penanganan medis karena terluka.
Wakil Ketua DPRD Kota Malang Rimzah menegaskan pihaknya dari awal siap menerima aspirasi dari massa aksi terkait berbagai isu yang tengah berkembang. Ia menyampaikan bahwa tujuh fraksi yang ada di DPRD Kota Malang telah mendapatkan arahan untuk membuka ruang dialog dan audiensi bersama masyarakat.
“Kami siap menerima aspirasi dan berdiskusi. Tapi sebelum kami menemui massa aksi, situasi sudah chaos. Ini sedikit kami sayangkan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kesigapan aparat TNI dan Polri dalam mengendalikan situasi serta menghadapi massa yang mulai bertindak anarkis.
Rimzah menambahkan bahwa pihaknya segera berkoordinasi untuk menginventarisasi kerusakan yang terjadi akibat aksi tersebut. Salah satu titik yang mengalami kerusakan paling parah adalah pos di sebelah kanan gedung DPRD yang terbakar.
Meski demikian, ia memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Lebih lanjut, ia mengimbau kepada masyarakat, khususnya peserta aksi di masa mendatang, untuk mengutamakan dialog.
“Kami siap menerima aspirasi, baik di dalam maupun di luar gedung. Hujan atau terik, ayo kita duduk bersama membangun narasi yang lebih baik. Jangan sampai terprovokasi oleh pihak yang ingin memperkeruh situasi,” tegasnya.
Ia mengatakan, dalam setiap kebijakan ada yang setuju dan tidak. “Kami paham pasti ada pro dan kontra. Jika ada yang menolak, akan kami sampaikan. Jika ada masukan yang baik, akan kami teruskan ke tingkatan yang lebih tinggi,” paparnya.
Saat ini, pihak DPRD bersama instansi terkait masih mengidentifikasi seluruh kerusakan yang terjadi akibat insiden tersebut. Mereka juga mulai menyusun langkah-langkah pengamanan agar kejadian serupa tidak terulang pada aksi-aksi mendatang.
“Kami membuka ruang bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pendapatnya. Mari kita kawal kebijakan dengan cara yang bijak dan damai,” pungkasnya. (rex)
