Tanggal 8 Maret, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menetapkan sebagai Hari Perempuan Internasional, International Women’s Day (IWD). Indonesia dalam kaitannya dengan memperjuangkan hak-hak perempuan mengupayakan program-program keterpihakan pada perempuan. Salah satunya yakni peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berbasis gender. Ini merupakan salah satu isu dari lima isu prioritas yang harus bisa diselesaikan dalam kurun waktu 2020-2024.
Di Hari Perempuan Internasional ini, apakah isu tersebut sudah terselesaikan terutama di akar rumput, yakni di desa? Isu-isu prioritas keterpihakan perempuan selain peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berbasis gender.
Ada juga permasalahan yang harus segera diselesaikan yakni peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/ pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, serta pencegahan perkawinan anak.
Dari kelima isu tersebut maka pemberdayaan perempuan secara ekonomi melalui kewirausahaan adalah sebagai hulunya. Berbagai permasalahan di lapangan yang menimpa perempuan dan anak, salah satu penyebabnya karena ketidakberdayaan perempuan dan anak secara ekonomi, sehingga memicu masalah kekerasan pada perempuan dan anak, perkawinan anak, hingga pekerja anak.
Untuk menyelesaikan bebagai permasalahan tersebut, maka kita bisa memulai dari tingkat akar rumput yaitu mulai dari desa. Kenapa dari desa? Karena desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan nasional, untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana dan juga pemanfaatan potensi lokal yang ada di masing-masing desa.
Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multidimensional. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi pada sektor ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, politik, bahkan juga ideologi (Basuki dan Prasetyo, 2007:xi).
Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan ialah dengan adanya program penyadaran masyarakat (public awareness) dalam upaya penyadaran masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan. Satu hal yang seringkali terlupakan adalah pentingnya kepedulian terhadap perempuan sehingga tidak terjadi ketimpangan gender. Di manapun, kemiskinan selalu menampilkan wajah perempuan di depan (Kartika, 2020:9).
Banyak peneliti kontemporer mengungkapkan, di antaranya Basuki dan Prasetyo (2007:10-11) menjelaskan bahwa “dalam sebuah keluarga miskin, perempuan senantiasa sebagai katup penyelamat bagi perekonomian keluarga, setidaknya ada empat peran perempuan miskin dalam keluarga, yakni: pertama sebagai pengelola keuangan keluarga, kedua sebagai penanggung jawab seluruh pekerjaan domestik, ketiga sebagai pencari nafkah keluarga, dan keempat sebagai salah satu simpul jaringan sosial yang penting dalam hal transfer sosial khususnya pada masa-masa kritis dan krisis.”
Komitmen internasional dalam United Nation Millenium Declaration (dalam Darwin, 2005) memuat satu rekomendasi penting untuk diterapkan di semua negara. Komitmen internasional tersebut menegaskan pentingnya upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai cara efektif untuk mengeliminasi kemiskinan, kelaparan, penyakit, serta untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Secara umum jumlah penduduk miskin dan termiskin di perdesaan masih cukup banyak. Berbagai usaha sedang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk membantu meningkatkan ekonomi dan sosial, khususnya pada perempuan. Meskipun demikian, kemajuan dan keberhasilan tersebut belum dapat mengena secara merata pada sebagian perempuan, terlebih pada perempuan perdesaan yang masih mengalami berbagai ketertinggalan.
Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan selalu dikaitkan dengan partisipasi perempuan dalam ekonomi, meski dalam kondisi apapun. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (2019:1) bahwa: “partisipasi perempuan dalam ekonomi kerapkali terkendala karena berkah tugas melahirkan generasi baru ke dunia. Padahal menurutnya, dalam kondisi hamil dan menyusui, perempuan tetap bisa berpikir dan bekerja dengan baik, jangan menyia-nyiakan perempuan Indonesia yang memiliki kemampuan besar tapi terbatas karena lingkungan.”
Perempuan yang mandiri secara ekonomi atau finansial akan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta dapat pula mencegah masalah yang kerap kali terjadi karena faktor ekonomi dalam keluarga. Masalah tersebut bukan hanya terkait di sektor ekonomi saja, akan tetapi dalam hal kekerasan, praktik eksploitasi anak, dan juga perkawinan di bawah umur.
Perempuan harus siap bangkit mandiri secara ekonomi dan memanfaatkan momentum. Perempuan tidak hanya sebatas menjadi pelaku UMKM, justru bisa menciptakan lapangan kerja lebih luas lagi di era digitalisasi ini. Salah satu polanya adalah digital ekonomi. Perempuan Indonesia harus mempersiapkan diri untuk masuk di bidang digital ekonomi tersebut agar dapat berperan, dapat memanfaatkan untuk dirinya, keluarganya, dan lingkungannya.
Perempuan juga bisa menjadi aktor strategis di dalam pembangunan, tidak hanya pembangunan di desa-desa, tetapi juga pembangunan secara nasional yang dapat mengubah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera.
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mempunyai peran yang penting dan strategis dalam membangun ekonomi nasional. Untuk itu, perempuan sebagai pelaku usaha dari mayoritas UMKM di Indonesia sangat berjasa dalam menopang ekonomi bangsa, terutama bagi perempuan pelaku usaha. Faktanya lebih dari separo UMKM dimiliki oleh kaum perempuan, minat para srikandi untuk mulai menekuni UMKM semakin meningkat.
Pemberdayaan perempuan dalam ekonomi keluarga akan mampu menjadi pintu masuk menuju perbaikan kesejahteraan keluarga yang telah menuntut perempuan untuk dapat menopang ketahanan ekonomi keluarga. Kondisi yang demikian menjadi dorongan yang kuat bagi perempuan untuk bekerja dalam menambah penghasilan, seperti halnya program peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berbasis gender.(*)
