MALANG POSCO MEDIA – Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, saat menyampaikan visi-misi dalam debat pertama Pilpres 2024, Selasa (12/12) malam, berjanji menegakkan hukum secara adil untuk seluruh masyarakat.
Menurutnya, penegakan hukum yang adil harus dijalankan oleh pemegang kekuasaan. Namun yang terjadi saat ini, kata Anies, banyak peraturan yang ditekuk sesuai dengan kepentingan tertentu.
“Apakah ini (hukum yang tidak tegak) akan diteruskan ? Tidak. Ini harus diubah, ini harus dikembalikan,” kata Anies di Halaman Gedung KPU, Jakarta.
Dia mengatakan Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Karena itu, menurutnya kekuasaan harus diatur oleh hukum yang berlaku, bukan sebaliknya.
Selain itu, dia menilai saat ini hukum bersifat tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kondisi tersebut, kata dia, tidak boleh dibiarkan.
“Karena itu kita mendorong perubahan, mengendalikan hukum menjadi tegak kepada semuanya,” kata dia.
Ia juga mengatakan saat ini banyak anak bangsa yang mencoba mengungkapkan pendapat atau mengkritik pemerintah. Namun, kata dia, mereka justru dihadapkan dengan kekerasan, benturan, bahkan gas air mata.
Untuk itu, dia mengaku akan berkomitmen untuk menegakkan hukum dari atas hingga ke bawah. Komitmen itu, kata dia, berlaku juga untuk ASN, TNI, hingga Polri.
“Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi,” kata dia.
Anies Rasyid Baswedan juga mengisyaratkan penegakan hukum di Indonesia masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah melalui bahasa tubuh berupa jari tangan membengkok yang ditunjukkan saat debat
Saat diberikan waktu selama empat menit untuk menyampaikan arah kebijakan ke depan terkait penegakan hukum, mantan rektor Universitas Paramadina itu mengatakan bahwa seorang presiden harus mampu mewujudkan keadilan hukum untuk seluruh rakyat Indonesia.
“Hukum adalah alat untuk mencapai tujuan bernegara, bukan tujuan pribadi penguasa. Ketika prinsip ini tidak dipahami, tidak dijadikan rujukan utama, dan tidak dipegang erat oleh pemimpin tertinggi, maka produk hukum yang dihasilkan dan praktik hukum yang berjalan akan menjadi tidak adil, tidak bermanfaat, dan tidak memberikan kepastian,” ujar Anies.
Dalam bahasa tubuhnya itu, Anies menegaskan hukum masih sering digunakan sebagai alat oleh oknum penguasa untuk mencapai kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya.
“Ini adalah hukum di Indonesia (membengkokkan jari tangan kanan) yang dengan mudah dibengkokkan untuk kepentingan penguasa. Menghasilkan deretan produk hukum yang bermasalah, dengan proses yang bermasalah pula,” kata Anies.
Dia menambahkan, masih banyak permasalahan terkait hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang sering menyengsarakan masyarakat sehingga hal itu harus diubah.
Dalam tema debat pertama yang ditetapkan KPU itu, calon presiden akan berbicara terkait pemerintahan, hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, penanganan disinformasi, dan kerukunan warga.
KPU RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3. (ntr/bua)
