Wartawan dilindungi oleh undang-undang, namun mereka sering menghadapi tantangan ketika melakukan tugas pekerjaannya. Kekerasan yang ditujukan kepada wartawan sering terjadi. Padahal, kebebasan pers melayani kepentingan selain kepentingan jurnalis. Hak masyarakat umum atas informasi yang akurat dan terpercaya dari media terkait dengan kebebasan pers.
Akibatnya, ada korelasi yang kuat antara pelanggaran kebebasan pers dan pelanggaran hak asasi manusia. Kebebasan pers merupakan komponen penting dalam penegakan hak asasi manusia internasional (Wiebke Lamer, 2018). Pada kenyataannya, pembahasan hak asasi manusia global dalam komunikasi telah bergeser ke pusat kebebasan pers di era internet.
Hambatan dan larangan memperoleh informasi, mengarang berita, dan mengirimkannya merupakan contoh pelanggaran kebebasan pers. Banyak jurnalis telah mengalami kejahatan kekerasan, termasuk pembunuhan, saat melakukan pekerjaan jurnalistik mereka.
Mari kita periksa laporan UNESCO tentang pelanggaran kebebasan pers. Organisasi di seluruh dunia melaporkan bahwa 970 jurnalis dari seluruh dunia kehilangan nyawa mereka saat bekerja sebagai jurnalis dalam sebuah studi untuk tahun 2010 hingga 2021.
Saat ini, ancaman terhadap kebebasan jurnalistik datang lebih dari sekadar bentuk kekerasan eksternal. Melimpahnya informasi di era digital ini juga dapat membahayakan kebebasan jurnalis untuk mengungkap dan menyebarkan berita yang akurat. Di era internet, jurnalis berjuang dengan prasangka dan keragu-raguan akibat banjir informasi. Mereka tidak yakin akan perbedaan antara jurnalisme yang sah dan jurnalisme yang tidak berguna. Sebut saja informasi bias yang disebarkan melalui berita hoaks, berita bohong, dan bentuk lain dari media mainstream ‘kuning’ serta media sosial. Dinamakan demikian karena berita telah melenceng dari pemberitaan jurnalistik dan terputus dari intinya.
Materi yang mereka tawarkan hanya menonjolkan sensasional, sadis, semu, memfitnah, vulgar, dan jauh dari fitur kebenaran dan realitas. Selain itu, bekerja di rumah atau di depan komputer selama epidemi memperlambat pekerjaan jurnalis. Tidak ada lagi keharusan bagi jurnalis untuk bepergian.
Mereka dapat meneliti cerita dan menulis artikel berita dari rumah. Misalnya, wartawan yang bekerja di kementerian tidak lagi harus datang ke kantor menteri setiap hari. Humas kementerian akan membuat siaran pers. Wartawan hanya perlu membuka Zoom jika ada konferensi pers.
Zoom dan menteri berpartisipasi dalam konferensi pers. Wartawan hanya mengumpulkan berita dari rumah mereka. Beberapa jurnalis sekarang beroperasi dengan cara menjauh dari tempat kejadian dan melaporkan secara tidak langsung. Mereka percaya bahwa mereka tidak perlu turun ke lapangan untuk melaporkan, meliput, mewawancarai, menemui narasumber dan saksi mata, mengamati dan mengalami keadaan lapangan, dan sebagainya. Nilai-nilai kebebasan pers yang diperjuangkan selama ini jelas tidak tercermin dalam metode operasi ini.
Wartawan bebas untuk memperoleh informasi, berbicara dengan sumber, melakukan investigasi, meliput peristiwa, menulis tentang situasi tingkat dasar orang, dan memberikan berita yang akurat dan dapat diandalkan. Wartawan puas hanya mengumpulkan berbagai informasi dari media sosial atau bentuk media massa lainnya, mencerna informasi yang mereka dapatkan secara online, atau membaca siaran pers. Para jurnalis ini tidak menggunakan kebebasan pers mereka untuk mencerahkan publik dengan informasi yang akurat dan dapat diandalkan.
Di Indonesia, Indeks Kebebasan Pers turun dari skor 62,60 pada 2021 menjadi 49,27 pada 2022. Indonesia yang tahun lalu menduduki peringkat 113 dari 180 negara, akhirnya turun ke peringkat 117. The Reporters Without Borders (RSF) 2022 World Press Freedom Index, yang diterbitkan pada Selasa, 5 Maret 2022, memiliki peringkat ini. Peringkat ini ditentukan oleh sejumlah faktor, termasuk faktor politik, hukum, ekonomi, sosial, dan keamanan.
Dari sudut pandang politik, RSF menunjukkan bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo belum memenuhi janjinya tentang kebebasan pers, khususnya di Papua. Wartawan tidak bisa leluasa melakukan tugasnya di wilayah Papua yang terdiri dari provinsi Papua dan Papua Barat.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berpotensi digunakan untuk menghukum jurnalis, menghadirkan kesulitan hukum lain bagi media di Indonesia. Tekanan administrasi terhadap pelaporan kedaruratan kesehatan dan materi kritis terhadap presiden atau pemerintah tercatat selama epidemi Covid-19.
Epidemi ini juga memberikan tekanan ekonomi yang sangat besar pada jurnalis Indonesia. Banyak jurnalis yang dipecat, dan 20-30 persen perusahaan media menurunkan kompensasi untuk staf mereka.
Pelaporan tentang beberapa hal, seperti LGBT, kemurtadan, dan pernikahan anak, masih tidak disukai di lingkungan sosial. Sementara dari sisi keamanan, aparat keamanan masih kerap melakukan intimidasi terhadap jurnalis yang mengusut kasus korupsi di daerah.
Menurut Rebecca Vincent, Direktur Operasi dan Kampanye RSF, RSF mengidentifikasi fenomena kekacauan berita dan informasi berdasarkan pemantauan kebebasan pers di 180 negara. Dalam sebuah studi resmi RSF yang diterbitkan pada hari Selasa, Vincent menyatakan bahwa “konsekuensi dari sirkulasi informasi internet di seluruh dunia yang tidak terkendali mendukung pertumbuhan hoaks dan propaganda.”
Tiga negara, terutama Norwegia, Denmark, dan Swedia, memiliki peringkat tertinggi dari 180 negara yang dipantau RSF (peringkat ketiga). Negara-negara ini dapat digunakan sebagai contoh di mana kebebasan berekspresi didorong.
Kedua negara, Moldova (peringkat 40) dan Bulgaria (peringkat 91), memiliki peningkatan prestasi yang cukup besar karena berhasil melakukan reformasi dan memperbaiki situasi jurnalis. Bulgaria meningkat dari 112 (2021) ke 91 (2022), sedangkan Moldova naik dari 89 (2021) ke 40 (2022).
RSF telah melacak hingga 24 kematian jurnalis dan satu pekerja media sejak 1 Januari 2022. 19 profesional media serta 461 jurnalis kini berada di balik jeruji besi.(*)
