Malang Posco Media, KOTA BATU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu ikuti agenda Kick Off Pembangunan Zona Integritas KPU se-Jawa Timur, pada Rabu (16/1) kemarin. Kegiatan tersebut merupakan tekad untuk mewujudkan zona Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk menyambut pemilihan umum (pemilu) yang akan dilaksanakan pada 2024 mendatang.
Kegiatan yang dilakukan di bawah naungan KPU Provinsi Jawa Timur itu digelar secara hybrid (daring dan luring). Akibatnya penanda tanganan Pakta Integritas atau janji komitmen dilakukan di daerah masing-masing. Giat itu juga diikuti oleh Walikota Batu Dewanti Rumpoko, Wakil Walikota Batu Punjul Santoso, dan jajaran Forkopimda secara online juga.
“Kegiatan hari merupakan komitmen bersama untuk menciptakan suasana, pelayanan dan wilayah yang bersih dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dalam birokrasi,” ucap Komisioner KPU Kota Batu Divisi Hukum dan Pengawasan Tomi Rusdiantoro saat ditemui seusai kegiatan tersebut.
Sehingga nantinya dalam target utama itu harus dilakukan sebersih dan setransparan mungkin untuk masyarakat. Serta meningkatkan integritas komisioner juga.
“Untuk meningkatkan integritas dalam zona internal sendiri, kita adakan evaluasi lalu mengikuti bimtek (bimbingan teknis) dari Provinsi. Semua itu sebagai upaya kita untuk menjaga komitmen sebagai lembaga kepemiluan,” sambungnya.
Namun tak menutup kemungkinan jika nanti akan mendapatkan laporan dan menemukan kasus mencoreng komitmen itu, akan ada sanksi yang berlaku. Sanksi itu bisa berupa sanksi pidana atau pemberhentian atas rekomendasi dari Bawaslu.
“Kalau pelanggaran terakhir itu ditahun 2019 di bidang ad hoc PKPU 8. Pelanggarannya bisa kami selesaikan sendiri tanpa ada pidana dan Bawaslu. Karena pelanggaran kode etik,” kata Tomi.
Sementara itu, Komisioner KPU Kota Batu Divisi Perencanaan Data dan Informasi Heru Joko Purwanto menerangkan, total DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang ada di Kota Batu saat ini 155337. Dengan pemutakhiran data yang dilakukan setiap bulan sekali.
“Memang pemutakhiran data ini harus selalu dilakukan. Karena tuntutan utama kami saat pemilu 2024 nanti sudah tidak ada lagi DPT ganda dan semua masyarakat Kota Batu mendapatkan hak pilihnya,” ucapnya
Sehingga dirinya berharap agar partisipasi aktif masyarakat untuk mengecek status hak pilihnya itu dilakukan. Sebab ia merasa bahwa antusiasme masyarakat saat ini masih kurang.
“Memang pemilu masih jauh. Tapi alangkah baiknya mempersiapkan sejak saat ini. Itu sudah saya informasikan melalui videotron, TV Desa hingga sosmed. Tapi bulan lalu hanya 27 yang memasukkan data pilihnya melalui web,” pungkas dia. (ran/eri)
