Siapkan 101 Pejabat Kepala Daerah
Tegaskan Tak Ada Penundaan Pemilu
MALANG POSCO MEDIA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta segera siapkan pejabat pengganti gubernur, bupati dan wali kota yang berakhir tahun 2022. Dari 18 wali kota yang selesai masa tugasnya tahun ini terdapat Wali Kota Batu dan wakilnya.
Persiapan pejabat kepala daerah itu ditegaskan Presiden Jokowi saat memimpin rapat soal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan jajarannya Minggu (10/4) kemarin. Arahan Presiden Jokowi itu disiarkan akun Youtube Sekretariat Presiden.
“Kita juga harus menyiapkan pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota yang berakhir masa jabatannya di 2022 ini. Ada 101 daerah, disiapkan. Karena ada tujuh gubernur, ada 76 bupati dan ada 18 wali kota yang harus diisi,” kata Presiden Jokowi dalam arahannya.
“Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik. Sehingga mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat, dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah, situasi ekonomi global yang tidak gampang. Agar nantinya penyiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 ini bisa berjalan dengan baik,” sambungnya.
Untuk diketahui masa jabatan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dan Wawali Punjul Santoso berakhir Desember 2022. Setelah itu Kota Batu dipimpin pejabat wali kota.
Presiden Jokowi meminta harus diputuskan mengenai alokasi dana, baik dari APBN maupun APBD dalam rangka persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024.
“Kemarin sudah disampaikan ke saya diperkirakan anggarannya sebesar Rp110,4 triliun, KPU dan Bawaslu. KPU-nya Rp 76,6 triliun dan Bawaslu Rp33,8 triliun. Saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD, dan dipersiapkan secara bertahap,” jelasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap agar disampaikan kepada masyarakat seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak. “Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan,” katanya.
Presiden Jokowi mengingatkan jangan sampai muncul spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah berupaya menunda pemilu. Termasuk jangan sampai ada spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan soal tiga periode.
“Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya,” tegas Jokowi.
Ia meminta agar dijelaskan kepada publik bawa tahapan pemilu sudah dimulai Juni 2022. Begitu juga penyelesaian payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024.
”Saya minta Pak Menko Polhukam komunikasi yang intens dengan DPR RI dan juga KPU sehingga perencanaan programnya ini bisa didetailkan lebih detail lagi dan sehingga regulasi yang ada, yang disusun, tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan,” pintanya.
Rencananya Presiden Jokowi melantik KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, Selasa (12/4) besok. “Nanti perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini kita belum pernah punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang,” kata dia. (van)
