MALANG POSCO MEDIA- Sekolah swasta makin terhimpit. Jumlah peserta didik menyusut. Sejumlah guru sekolah dan madrasah swasta berharap ada solusi.
Kondisi itu diungkapkan puluhan guru sekolah dan madrasah swasta di DPRD Kota Malang, Senin (15/8) kemarin. Mereka mengeluh dan curhat kepada wakil rakyat karena nasib keberlangsungan sekolah swasta makin memprihatinkan.
Ketua rombongan Husaeni S.Pdi membeber kondisi sekolah-sekolah swasta khususnya SMP dan MTs di Kota Malang. Di antaranya jumlah siswanya terus menurun. Apalagi jumlah sekolah negeri belakangan ini bertambah. Yakni SMPN 28, SMPN 29 dan SMPN 30 Malang. Belum lagi adanya wacana MI dan MA terpadu yang di wilayah Kedungkandang.
“Selama ini SMP negeri kan biasanya katakanlah 10 kelas, itu sudah menyedot 300-an siswa. Sementara selama ini di swasta ada yang muridnya sedikit bahkan ada yang kosong. Begitu juga madrasah seperti (MTs),” tutur Husaeni.
Ia merinci tahun ini saja SMP dan MTs swasta hanya bisa menyerap 35 persen dari sekitar 12 ribu lulusan SD tiap tahunnya. Atau hanya 4.000-an siswa diperebutkan 83 SMP swasta dan 33 MTs swasta.
Ia memperkirakan berkurangnya siswa baru di sekolah maupun madrasah swasta karena adanya Uji Kompetensi Dasar (UKD) Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP negeri.
Kondisi itu diperparah banyaknya sekolah swasta yang berdekatan. Sehingga ketika pelaksanaan zonasi banyak yang memilih sekolah negeri.
“Ada MTs yang hanya tiga siswa satu kelas, lima siswa (satu kelas), biasanya tahun sebelumnya masih bisa 10-15 siswa masih bagus. Karena ada UKD tahun ini, tahun lalu tidak ada UKD masih bisa 45-50 persen (serapannya),” tambah Husaeni.
Begitu juga dengan SMP swasta. Dari 83 sekolah, hanya ada sembilan SMP swasta yang berhasil memenuhi pagunya. Bahkan ada sekolah yang ‘zonk’ alias tidak mendapat siswa sama sekali.
Keluhan itu ditampung DPRD Kota Malang. “Ini tentu saja memprihatinkan, mereka kan hanya ‘hidup’ dari siswa. Tapi di sisi lain, permintaan di masyarakat kan sudah tertanam minded sekolah di negeri,” kata Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika SE MM.
Menurut Made sekolah swasta masih perlu dibantu. Yakni dengan memberikan stimulan anggaran atau beasiswa. Meski begitu, Made meminta agar tetap harus bersaing mutunya.
“Tadi kan ada anggaran pemkot, beasiswa anak SD dan SMP, tapi untuk sekolah negeri. Kenapa tidak diberikan ke sekolah swasta juga. Itu kan diperbolehkan sepanjang warga Kota Malang. Kami akan cari formulasinya,” tambahnya.
Made memastikan dewan segera memanggil instansi terkait. Yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Kesra Setda Kota Malang dan juga Bappeda Kota Malang.
“Akan dibahas, dari segi anggaran mana APBD kita yang bisa menopang,” tegas Ketua PDI Perjuangan Kota Malang ini.
Made menyoroti beberapa akar permalasahan. Yakni perlunya pembatasan rombongan belajar (rombel) lalu perbaikan mutu pendidikan juga harus tetap ditingkatkan. (ian/van)
