MALANG POSCO MEDIA- MALANG- Meski dilakukan sedikit alot, Pembahasan KUA PPAS
Rancangan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) APBD Kota Malang Tahun 2023 telah disepakati dan disetujui seluruh fraksi di DPRD Kota Malang. Anggapan salah satu fraksi mengenai kurangnya waktu pembahasan, dianggap sebagai alasan yang kurang tepat.
Ini ditegaskan Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika SE MM, Jumat (5/8).
Ia menegaskan seluruh proses pembahasan KUA PPAS APBD Kota Malang Tahun 2023 sudah dimulai sejak Bulan Juli lalu.
“Jadi kalau alasan kurang waktu ndak lah. Karena mulai dari Bimtek dengan tenaga ahli sekelas Prof Bisri, lalu hearing komisi dengan PD (perangkat daerah) sudah semua. Bahkan ada salah satu komisi yang hearing sampai malam,” tegas Made saat dimintai tanggapan mengenai sikap Fraksi Damai Demokrasi Indonesia (FDDI) DPRD Kota Malang yang menyampaikan berat hati menerima keputusan pembahasan KUA PPAS 2023 pada forum paripurna Kamis (4/8) lalu.
Menurut Made, pembahasan KUA PPAS 2023 sudah melalui proses dengan waktu yang terjadwal dengan proposional. Ini dibuktikan dengan lancarnya pemabahasan yang dilakukan 5 fraksi lainnya sehingga bisa mengeluarkan pandangan akhir fraksinya masing-masing.
Pria asal Pulau Dewata Bali ini menjelaskan pula bahwa aturan (Pasal 90 Ayat 2 PP No 12 Tahun 2019) penyelesaian pembahasan KUA PPAS memang paling lambat selesai minggu kedua di Bulan Agustus.
“Memang aturannya KUA PPAS selesai di minggu kedua bulan ini, tapi ada satu lagi yang juga harus selesai di minggu kedua yaitu pembahasan KUPA. Nah kita prioritaskan dulu KUA PPAS selesai, setelah ini kita bahas KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) 2022. Itu sudah direncanakan matang agar nanti selesai tepat waktu,” jelasnya.
Maka dari itu pembahasan KUA PPAS 2023 kemarin ditegaskan Made sudah selesai. Waktunya mengerjakan pembahasan anggaran berikutnya. Ia berharap seluruh fraksi menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mencermati apa yang sudah menjadi keputusan bersama. (ica/jon)
